45+ Soal USBN PKN SMA dan Jawabannya Kurikulum 2013 [ Paket 1 ]

Contoh soal USBN PKN dan kunci jawabannya ini, beriskan soal-soal USBN Pendidikan Kewarganegaraan  SMA Kurikulum 2013 tahun sebelumnya. Jadi, soal PKN ini sangat cocok untuk anda yang bersiap diri menghadapi Ujian Sekolah. Sebelumnya, admin telah mem-publish soal USBN PKN untuk KTSP paket 1 dan paket 2.  Dan khusus tulisan ini, soal-soal PKN Paket1, ditujukan untuk siswa SMA/Sederajat kurikulum 2013.

Soal USBN PKN SMA dan Jawabannya Kurikulum 2013

Ada 45 butir soal (40 PG + 5 essay)......Dan Berikut ini, contoh soal USBN PKN kurikulum 2013 beserta jawabannya.

1. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) hak persamaan hukum
2) hak memperoleh pekerjaan
3) hak berserikat dan berkumpul
4) hak mendapat penghidupan layak
5) hak mengeluarkan pendapat
6) hak beragama dan beribadah
Dari rumusan diatas hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 adalah.....
A. 1 dan 2  
B. 2 dan 4  
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 5 dan 6
Jawaban: B

2. Salah satu bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea ke-3 adalah ....
A. tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain
B. mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat
C. keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
D. belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa
E. memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus di isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Jawaban: D

3. Makna yang terkandung dalam alenia kedua pembukaan UUD 1945 adalah...
A. pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia
B. kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
C. adanya momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
D. kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
E. kehidupan bangsa Indonesia yang seimbang antara material dan spiritual
Jawaban: D

4. Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna ....
A. konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila
B. sikap masyarakat menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila
C. gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk pedoman hidup
D. nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber utama pengamalan bagi generasi muda


E. seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila
Jawaban: A

5. Desentralisasi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana adalah desentralisasi....
A. fiskal
B. politik
C. adminitrasi
D. moneter
E. ekonomi
Jawaban: A

6. Perhatikan data kewenangan berikut ini!
1) Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
2) Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
3) Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
4) Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
5) Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 5
D. 2 dan 4
E. 2 dan 5
Jawaban: E

7. Berikut ini yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung, yaitu ....
A. memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian ataupun penolakan grasi
B. memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan meningkat
C. mengeksekusi pihak–pihak yang kalah dalam berperkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
D. memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan Presiden/wakil Presiden secara langsung
E. memeriksa dan memutus perselisihan antarlembaga yang tidak dapat diganggu gugat
Jawaban: B

8. Salah satu kewajiban warga negara menurut pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah.....
A. menjungjung hukum dan pemerintahan
B. menghormati HAM orang lain
C. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
D. mengikuti pendidikan dasar
E. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
Jawaban: A

9. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasioanal adalah.....
A. rendahnya penghargaan terhadap kemajemukan bangsa
B. kurangnya toleransi antargolongan
C. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dari luar
D. ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan
E. kondisi sarana dan prasarana yang beraneka ragam
Jawaban: E

10. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata seperti Republik Maluku Selatan, dan Organisasi Papua Merdeka secara umum sangat mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus aksi tersebut mengancam ...
A. kedaulatan pemerintahan yang sah
B. kewibawaan pemerintah di mata dunia internasional
C. sikap mental generasi bangsa Indonesia selanjutnya
D. rahasia kekuatan pertahanan negara
E. potensi pendapatan nasional negara
Jawaban: A
11. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena....
A. bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi
B. bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam
C. bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika
D. pengalaman sejarah Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun
E. dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat
Jawaban: E

12. Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM, dalam rangka .…
A. melindungi hak-hak minoritas warga negara
B. mendukung hak-hak mayoritas warga negara
C. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
D. melindungi hak setiap orang didalam masyarakat
E. memajukan pergaulan dalam hubungan Internasional
Jawaban: D

13. Amanat terbesar pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 adalah bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk ...
A. dikelola oleh pemerintah secara bersama-sama dengan rakyat
B. dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
C. dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan negara
D. dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan negara
E. diserahkan pemanfaatanya oleh negara sepenuhnya
Jawaban: B

14. Berikut ini yang bukan termasuk syarat naturalisasi menurut UU No.12  tahun 2006 adalah ….
A. telah berusia 17 tahun atau sudah kawin
B. sehat jasmani dan rohani
C. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
D. mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap
E. membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara
Jawaban: A

15. Kerukunan hidup antar umat beragama di dalam masyarakat dapat diwujudkan terutama, bila ...
A. tidak keberatan membantu kepentingan bagi pemeluk agama lain
B. dengan senang hati bekerja untuk kepentingan pemeluk agama lain


C. mau menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain
D. bersedia memahami semua ajaran agama yang ada
E. rela berkorban dan kasih sayang terhadap pemeluk agama lain
Jawaban: C

16. Kerja sama internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi menjadi bagian dari masyarakat internasional agar ....
A. terjaminnya persatuan dan persaudaraan antarnegara
B. terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing - masing
C. setiap negara menempatkan perwakilannya di negara lain
D. konflik politik yang terjadi antarnegara ini bisa di minimalisir
E. terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing - masing
Jawaban: D

17. Penyimpangan yang prinsipil pemerintahan orde baru terhadap UUD 1945 adalah lahirnya produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan …..
A. pembubaran partai politik
B. dominasi dalam mengatur perekonomian
C. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
D. pembatasan akses pendidikan masyarakat
E. pelarangan aksi demonstrasi masyarakat
Jawaban: C

18. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) memberi amnesti dan abolisi
2) memberi pertimbangan pengangkatan duta dan konsul
3) membentuk undang-undang
4) mengajukan rancangan undang-undang
5) mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat
DPR memiliki sejumlah fungsi untuk menjalankan kewenangannya. Fungsi DPR di bidang legislasi adalah nomor ….
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5
Jawaban: C

19. Pembagian kekuasaan yang menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Merupakan pembegian kekuasaan secara ….
A. vertikal
B. horizontal
C. yudikatif
D. universal
E. spisifik
Jawaban: B

20. Kejaksaan merupakan lembaga yang melakukan penuntutan, berikut tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kecuali ....
A. pemantau hukum di masyarakat
B. pengamanan kebijakan penegakan hukum
C. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
D. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
E. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
Jawaban: A

21. Berikut adalah salah satu contoh sikap positif partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakkan hukum di masyarakat adalah....
A. menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung
B. tidak menerobos lampu merah saat ada polisi
C. tidak melakukan tindakan kriminalitas
D. tidak melakukan penghianatan terhadap negara
E. mematuhi kewajiban membayar pajak
Jawaban: C

22. Salah satu ciri budaya kaula atau subjek adalah…
A. pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas
B. berperan aktif dalam proses politik yang terjadi dalam masyarakat
C. masyarakat tidak ikut dalam menentukan apa-apa terhadap perubahan politik
D. patuh terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak mau memberikan masukan
E. lebih banyak dipengaruhi oleh pemimpin agama maupun adat
Jawaban: D

23. Dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar negeri, perlu ditanamkan semangat nasionalisme kepada seluruh bangsa indonesia, karena dengan semangat nasionalisme bangsa indonesia mampu ....
A. mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila
B. menghargai bangsanya secara berlebihan
C. memiliki rasa lebih tinggi dari bangsa lain
D. menghadapi tantangan dari Negara tetangga
E. menumbuhkan sikap chauvinisme terhadap negaranya
Jawaban: A

24. Ciri khas dari negara kesatuan adalah…
A. kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat
B. kepala negara mewakili hak veto
C. tiap provinsi memiliki Undang-Undang Dasar sendiri
D. negara tidak berdaulat
E. negara memiliki satu Undang-Undang Dasar, Kepala negara, dewan menteri dan DPR
Jawaban: E

25. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Bagi Indonesia bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini mempunyai kelebihan antara lain ...
A. adanya peraturan-peraturan daerah dengan pusat yang seragam
B. pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan seluruh negara
C. peraturan yang dibuat daerah sesuai dengan keadaan dan potensinya
D. pekerjaan pemerintah pusat menjadi bertumpuk-tumpuk


E. peraturan-peraturan daerah harus sesuai dengan pusat
Jawaban: C

26. Mengakui adanya hak setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan makna hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila yaitu sila …
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
Jawaban: E

27. Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ....
A. melaksanakan apa yang menjadi program dan kepentingan penguasa
B. mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan rakyat
C. bekerjasama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa
D. melaksanakan program pemerintah yang pro penguasa dan kelompoknya
E. melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
Jawaban: A

28. Jaksa Agung dalam melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengangkat penyidik ad hoc. Penyidik ad hoc terdiri atas unsur …
A. pemerintah dan parlemen
B. jaksa dan hakim
C. jaksa muda dan panitera
D. sarjana hukum dan yang sederajat
E. pemerintah dan masyarakat
Jawaban: E

29. Di bawah ini contoh peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali…
A. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh Westerling tgl 12 Desember 1946
B. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984
C. Peristiwa Talangsari tgl 7 Februari 1989
D. Tragedi Shabra dan Shatila September 1982
E. Tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998
Jawaban: D

30. “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Keberadaan Bank Indonesia ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal …
A. 23   
B. 23A   
C. 23B
D. 23C
E. 23D
Jawaban: E

31. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujudan keadilan sosial adalah ....
A. membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman
B. memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama
C. jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada
D. menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri
E. kebebasan mementukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan
Jawaban: C

32. Alasan yang melatarbelakangi Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik konstitusional adalah ....
A. Indonesia telah gagal dalam menjalankan bentuk negara federal/negara serikat
B. bentuk negara kesatuan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat
C. Indonesia merupakan negara dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah
D. adanya pembagian kekuasaan yang sama dan mengikat antarpenyelenggaraan kekuasaan negara
E. konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia
Jawaban: B

33. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh ....
A. presiden dan wapres
B. menteri negara
C. ketua MPR
D. ketua BPK
E. ketua DPA
Jawaban: A

34. Pernyataan berikut merupakan makna hubungan internasional bagi suatu negara, kecuali..
A. menumbuhkan saling pengertian antar bangsa
B. mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antarbangsa
C. saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama
D. membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia
E. menyusun kekuatan baru untuk menghadapi perang dunia ketiga
Jawaban: E

35. Hubungan antarnegara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan. Faktor eksternal  pentingnya hubungan internasional adalah...
A. adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya akibat kudeta
B. negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain
C. adanya kekhawatiran intervensi negara lain
D. untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia
E. agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar negara
Jawaban: B

36. Salah satu asas perjanjian internasional yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif adalah asas ....

A. pacta sunt servada
B. egality rights
C. reciprositas
D. bonafides
E. courtesy
Jawaban: C

37. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbuka. Hal ini mengandung makna, bahwa ....
A. pemerintahan menjadikan LSM sebagai mitra dan pengontrol kebijakan
B. pemerintah melaksanakan komunikasi vertikal dengan masyarakat
C. semua rahasia negara wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat
D. pemerintah membatasi pers sebagai pusat informasi yang dikendalikan
E. pemerintahan dijalankan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat
Jawaban: B

38. Salah satu manfaat kerjasama ASEAN ditinjau dari sudut kepentingan nasional Indonesia adalah....
A. dapat saling membantu di bidang pemerintahan daerah
B. memperlancar proses pembangunan di Indonesia
C. dapat menghayati arti kerjasama itu
D. tukar-menukar misi kebudayaan nasional
E. meningkatkan suatu produksi negara masing-masing
Jawaban: B

39. Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri mempunyai beberapa tugas pokok. Salah satu di antaranya adalah ..
A. mengembangkan kerjasama dalam bidang hankam
B. menjaga kerjasama khusus dalam bidang non politik
C. menjaga stabilitas nasional negara penerima
D. melindungi kepentingan negara Indonesia di negara penerima
E. memeriksa dan mengadili warganegara yang melanggar peraturan atau melakukan kejahatan
Jawaban: D

40. Perhatikan alur pengangkatan perwakilan diplomatik dalam bagan kosong berikut ini!
Soal USBN PKN SMA dan Jawabannya Kurikulum 2013
Kotak berangka Romawi III pada bagan merupakan tahap awal dalam alur pengangkatan perwakilan diplomatic yaitu …
A. diplomatik yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim
B. calon perwakilan diplomatic mendapatkan persetujuan dari negara yang menerima
C. surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara tempat seorang diplomat berpidato
D. penerimaan negara yang bersangkutan sebagai perwakilan diplomatik
E. kedua belah pihak (negara) saling menukar informasi tentang akan dibuatnya perwakilan diplomatik
Jawaban: C

41. Sebutkan dan jelaskan dua ciri demokrasi langsung (Direct Democracy)!
Jawaban: Demokrasi Langsung adalah sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negaranya dapat menyampaikan langsung tentang persoalan dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. Jadi dalam demokrasi langsung adanya parlemen (senat) hampir tidak diperlukan.

ciri sistem demokrasi adalah sebagai berikut :

Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam permerintahan.
Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi bagian dalam pelaksaan sistem demokrasi.
Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.
Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.

42. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sebutkan tiga kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menurut UUD Negara RI 1945!
Jawaban:
1. Menguji UU Terhadap UUD 1945
2. Memutuskan Sengketa Pendapat.
3. Memutuskan Pembubaran Partai Politik
4. Memutuskan Perselisihan Tentang Hasil Pemilu
5. Memutuskan Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan   Wakil Presiden

43. Jelaskan kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter di Indonesia?
Jawaban: 
a. Memperhatikan laju inflasi untuk menetapkan sasaran moneter. Artinya, bahwa Bank Indonesia  mampu meningkatkan atau mengurangi peredaran uang di Indonesia.
b. Mengendalikan moneter dengan operasi pasar terbuka
c. Melakukan diskonto
d. Menetapkan giro wajib bagi setiap warga Negara
e. Menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengawasi dan mengenakan sanksi bagi siapapun sesuai dengan ketentuan undang-undang.


44. Salah satu jenis pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida. Jelaskan beserta empat contoh kejahatan yang dikategorikan kejahatan genosida!
Jawaban:
Pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
1. Genosida merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara pembunuhan massal terhadap sebagian atau keseluruhan dari suatu bangsa, meliputi etnik, suku, ras maupun agama dengan tujuan menghilangkan keberadaan mereka dari negara tersebut.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu tindak kejahatan yang dipercaya sebagai bagian dari serangan besar yang meluas dan sistematis yang dilakukan untuk menyerang penduduk sipil atau masyarakat, seperti misalnya pembunuhan, pengeboman, pemerkosaan, penyiksaan secara fisik maupun mental, dan lain-lain.
3. Kejahatan perang merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan untuk menyerang masyarakat atau sesuatu tertentu yang berada dalam lindungan undang-undang yang berlaku, seperti misalnya pembunuhan terencana, perbudakan maupun penyiksaan yang tidak manusiawi, dan sebagainya
4. Agresi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya dengan cara menyakitinya baik secara fisik maupun mental sebagai wujud pelampiasan akan hal tertentu.

45. Deskripsikan bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain minimal 3!
Jawaban:
1. Kerja Sama Bilateral
Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah mentandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negar, di Eropa Barat dengan 12 negara dan di Amerika Latin dengan 7 negara.

2. Kerja Sama Regional
Kerja sama regional merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Bentuk kerja sama regional sudah dijajaki oleh PBB melalui pembentukan komisi regional yang dimulai dari Eropa, Asia Timur dan Amerika Latin. Komisi ini mengembangkan kebijakan bersama untuk masalah pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Kerja sama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam dan pemasaran.
Contoh : ASEAN, APEC, UE, LIGA ARAB dll.

3.. Kerjasama multilateral
Kerjasama multilateral adalah hubungan yang dilakukan antara negara-negara di dunia maupun antara negara dengan lembaga internasional. Dalam hubungan multilateral, Indonesia berperan aktif dalam berbagai organisasi dunia seperti PBB, OPEC, APEC, dan WTO. OPEC dll.
ARTIKEL TERKAIT :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel